"Analisis Strategis Kapabilitas Pertahanan Negara : Dalam Tinjauan Geopolitik, Sentimen Publik, dan Postur Cyber Deterrence pada Infrastruktur"

ABSTRAK

Laporan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai postur pertahanan nasional tahun 2025, mengevaluasi efektivitas implementasi doktrin Sishankamrata di tengah dinamika ancaman hibrida. Studi ini mengintegrasikan data dari 4.216 artikel dan post berita strategis, 1.790.445 respons komentar publik, dengan total likes sebanyak 33.848.651, total views mencapai 1.21 milyar, dengan total interaksi mencapai 1.253.929.014. Serta hasil audit forensik digital terhadap infrastruktur Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Temuan utama mengungkap adanya "Paradoks Keamanan Asimetris": sementara dukungan publik terhadap modernisasi militer dan ketegasan kedaulatan wilayah (IMIP) mencapai indeks sentimen positif +0.85, akan tetapi kepercayaan terhadap keamanan data negara mengalami erosi signifikan.

Secara teknis, teridentifikasi 2.240 Total Kerentanan pada aset digital strategis yang berkorelasi lurus dengan isu kebocoran data di Dark Web (DigitalGhost/Bjorka). Analisis menyimpulkan bahwa keputusan untuk tidak membentuk Angkatan Siber mandiri menuntut penguatan radikal pada Cyber Deterrence by Denial. Tanpa intervensi segera pada celah keamanan dasar ini, Indonesia menghadapi risiko "Dilema Rumah Kaca"—kuat secara fisik namun rapuh secara digital—yang dapat mendelagitimasi capaian strategis pertahanan nasional.

I. PENDAHULUAN

Lanskap pertahanan nasional Indonesia pada tahun 2025 ditandai oleh dualitas strategis yang tajam. Di satu sisi, terjadi penguatan postur militer yang signifikan melalui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan akselerasi modernisasi Alutsista demi menjaga kedaulatan fisik. Namun, di sisi lain, kedaulatan digital negara menghadapi ancaman asimetris yang serius, mulai dari kerentanan infrastruktur situs pemerintah hingga maraknya kebocoran data strategis di Dark Web yang menguji kepercayaan publik.

Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk melakukan audit komprehensif terhadap kesiapan pertahanan negara dengan memadukan analisis kebijakan, sentimen publik, dan forensik digital. Secara spesifik, analisis ini mengkaji: (1) Kesenjangan antara narasi kebijakan "Sishankamrata" dengan realitas keamanan siber di lapangan; (2) Peta persepsi publik terhadap kinerja DPN dan isu kedaulatan; serta (3) Tingkat eksposur risiko teknis pada aset digital strategis pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Data dan Gambaran Umum

Analisis ini menggunakan pendekatan mixed-method yang menggabungkan intelijen media dan forensik digital. Dataset utama terdiri dari 4.216 artikel berita strategis dan 10.000 (sample) komentar publik (file articles_cleaned.json), serta hasil Deep Vulnerability Scanning terhadap infrastruktur digital Dewan Pertahanan Nasional yang mendeteksi 2.240 titik kerentanan sistem.

Struktur data utama :

• Dimensi Narasi & Publik : title, summary, comments_text, sentiment_label, sentiment_score
• Dimensi Teknis (Siber) : vulnerability_type, severity (Critical/High), evidence (payload), endpoint_url
• Anotasi Isu : threat_score, intelligence_summary, topic_cluster, risk_level
• Metrik Interaksi : total_engagement, reply_count, share_count, author_influence

2.2. Teknik Analisis Sentimen & Risiko

Sikap publik diukur menggunakan algoritma Lexicon-based Sentiment Analysis yang dikalibrasi untuk konteks pertahanan, menghasilkan skor indeks dari -1 (Sangat Negatif/Marah) hingga +1 (Sangat Positif/Patriotik). Selain sentimen, analisis ini juga menerapkan Cyber Risk Scoring berdasarkan Common Vulnerability Scoring System (CVSS) untuk mengkuantifikasi tingkat bahaya pada aset digital negara.

2.3. Definisi dan Pemetaan Subtopik Strategis

Untuk memetakan "Paradoks Keamanan Asimetris", dilakukan klasterisasi kata kunci (keyword clustering) dari data teks berita dan komentar ke dalam kategori strategis berikut:

• Kelembagaan & Tokoh: dewan pertahanan nasional, dpn, kemhan, prabowo, sjafrie sjamsoeddin, wantannas
• Ancaman Siber (Cyber Threat): kebocoran data, hacker, digitalghost, bjorka, ransomware, pdns, peretasan
• Alutsista & Modernisasi: alutsista, rafale, fregat, kapal selam, rudal, teknologi militer
• Geostrategi & Ekonomi: imip, morowali, laut cina selatan, natuna, kedaulatan ekonomi, swasembada pangan
• Isu Sensitif: korupsi, mafia, negara dalam negara, bekingan, jual data
• Doktrin Pertahanan: sishankamrata, bela negara, komcad, total defense, angkatan siber

III. HASIL PENELITIAN

3.1. Statistik Agregat Data & Temuan Teknis

Interpretasi Data: Secara agregat, diskursus publik didominasi oleh sentimen Netral hingga Positif, terutama terkait figur kepemimpinan dan ketegasan kedaulatan fisik. Namun, terdapat anomali signifikan pada data teknis di mana tingginya dukungan politik berbanding terbalik dengan Skor Keamanan Siber yang sangat rendah (High Risk), menciptakan celah delegitimasi pada isu kedaulatan data.

3.2. Analisis Subtopik Strategis dan Sentimen

Kesimpulan Subtopik: "Pusat Gravitasi" dukungan publik terletak pada isu Fisik & Militer (Alutsista), sementara "Titik Rawan" delegitimasi berada pada isu Digital & Kedaulatan Ekonomi (Siber/Tambang).

3.3. Analisis Platform dan Isu Sensitif

Pemindaian terhadap 10.000 komentar menggunakan kamus kata kunci sensitif menunjukkan distribusi isu sebagai berikut:

• Komentar terkait Militer & Keamanan : 1.419 (Dominan)
• Komentar terkait Isu Politik : 1.062
• Komentar terkait Isu Korupsi & Mafia : 234
• Komentar terkait SARA & Ideologi : 115
• Indikasi Komentar Toksik (Ujaran Kebencian) : 37

Analisis: Meskipun topik Militer paling banyak dibicarakan, isu Korupsi dan Kebocoran Data menjadi pemicu utama sentimen negatif dan toksisitas, mengindikasikan titik rawan kepercayaan publik.

3.4. Narasi Kualitatif: Suara Publik (Vox Populi)

IV. MATRIKS PEMETAAN AKTOR & SENTIMEN STRATEGIS

4.1. Peta Posisi Aktor dalam Ekosistem Pertahanan 2025

Berikut adalah matriks konseptual yang merangkum posisi strategis, bentuk sentimen, dan narasi utama dari berbagai aktor kunci yang terlibat dalam diskursus pertahanan dan keamanan nasional.

Kesimpulan Matriks: Terdapat polarisasi tajam antara dukungan pada Kepemimpinan Politik (sangat kuat) dengan kepercayaan pada Sistem Birokrasi Digital (sangat lemah). Aktor "Hacker" mengisi celah delegitimasi ini.

4.2. Ringkasan Pola Sentimen dalam Matriks

Secara garis besar, polarisasi sentimen publik terbagi dalam tiga klaster utama:

• Kelompok PRO (Pendukung) didorong oleh nilai: Patriotisme, Kebanggaan Nasional (Nasionalisme), Kepercayaan pada Figur Pimpinan (Prabowo/Menhan), dan Dukungan terhadap Modernisasi Militer.
• Kelompok KONTRA (Kritikus) didorong oleh: Kekecewaan atas Kebocoran Data (Privasi), Skeptisisme terhadap Birokrasi, Isu Korupsi, dan Kecurigaan terhadap Pengaruh Asing di Sektor Ekonomi (IMIP).
• Kelompok NETRAL fokus pada aspek: Informasi Teknis Alutsista, Diskusi Regulasi (UU TNI), dan Pemantauan Perkembangan Geopolitik tanpa keberpihakan emosional.

4.3. Pemetaan Sentimen melalui Matriks Aktor

Matriks pada Bagian 4.1 menggambarkan dinamika interaksi aktor sebagai berikut:

Pertama, kelompok PRO (Positif) meliputi: Pemerintah (Presiden/Menhan), TNI, dan Masyarakat Umum (Isu Fisik). Sentimen mereka umumnya melihat kebijakan pertahanan saat ini sebagai:

• Langkah tegas menegakkan kedaulatan negara (terutama pasca isu Natuna & IMIP)
• Upaya serius memodernisasi kekuatan militer agar disegani di kawasan
• Simbol kebangkitan diplomasi pertahanan Indonesia yang bebas aktif

Kedua, kelompok KONTRA (Negatif) terutama berasal dari: Netizen (Isu Siber), Aktivis Privasi, dan Korban Kebocoran Data. Argumen utama kemarahan mereka adalah:

• Kegagalan berulang negara melindungi data pribadi warga (Kasus PDNS/Kemenhan)
• Kesan pembiaran atau lambatnya respons terhadap serangan siber
• Kecurigaan adanya praktik korupsi atau "mafia" yang melemahkan pengawasan di objek vital

Dengan demikian, resistensi publik tidak ditujukan pada TNI sebagai institusi, melainkan pada tata kelola birokrasi yang dianggap gagap teknologi dan kurang transparan.

Ketiga, kelompok NETRAL terdiri dari Pakar, Akademisi, dan Media Massa yang memandang isu ini secara objektif. Mereka tidak sekadar mendukung atau menolak, tetapi memberikan peringatan konstruktif (warning) mengenai bahaya "Paradoks Keamanan Asimetris"—di mana kekuatan fisik yang dibangun bisa runtuh jika fondasi digitalnya keropos.

V. ANALISA KEBIJAKAN SUKSESI MELALUI RUMUSAN MASALAH

Berikut adalah Rumusan Kebijakan Strategis yang dirancang sebagai acuan bagi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) atau Presiden dalam mengambil keputusan, berdasarkan fakta dan dinamika yang terekam dalam data:

5.1. Mengingat temuan adanya bandara tertutup dan kawasan industri strategis (seperti IMIP Morowali) yang beroperasi minim pengawasan otoritas negara (Bea Cukai/Imigrasi), regulasi darurat apa yang harus diterbitkan DPN untuk memulihkan kendali penuh negara atas Objek Vital Nasional tanpa memicu sentimen negatif investasi asing?

Kebijakan Kedaulatan Ekonomi & Otoritas Negara (Isu "Negara dalam Negara")

Analisa Situasional (Berbasis Data) :

• Data Sentimen: Skor negatif tinggi (-0.80) dengan emosi dominan "Curiga" dan "Marah" terkait isu IMIP Morowali. Kata kunci: "Jajah", "Beking", "Tertutup".
• Fakta Lapangan : Adanya bandara khusus yang beroperasi tanpa kehadiran permanen Bea Cukai/Imigrasi, menciptakan blindspot pengawasan lalu lintas orang/barang asing.

A. Rekomendasi Kebijakan : "Doktrin Satu Pintu Berdaulat" (One Gate Sovereignty)

• DPN harus menerbitkan rekomendasi Perpres atau Kepres yang menetapkan bahwa seluruh Objek Vital Nasional (Obvitnas) Strategis, meskipun dikelola swasta/asing, adalah wilayah kedaulatan mutlak yang wajib memiliki kehadiran fisik dan digital aparat negara.

B. Langkah Teknis & Taktis :

• Mandatori Integrasi Data Pengawasan: Mewajibkan seluruh CCTV, Radar Penerbangan, dan Manifes Digital di bandara/pelabuhan khusus (seperti IMIP) untuk terintegrasi secara real-time ke Pusat Komando Pengendalian (Puskodal) TNI dan Server Bea Cukai. Tidak boleh ada server data logistik yang offline dari pantauan negara.
• Satgas Permanen Trimatra: Menempatkan pos gabungan permanen (TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai) di dalam area obvitnas, bukan di luar pagar. Aparat harus memiliki otoritas inspeksi mendadak (sidak) tanpa izin manajemen perusahaan.
• Audit Kepatuhan Berkala: Melakukan audit tahunan terhadap kepatuhan "kandungan lokal" (TKDN) tenaga kerja dan teknologi untuk memastikan tidak ada eksklusivitas etnis atau teknologi tertutup yang membahayakan keamanan.

5.2. Dengan keputusan pemerintah untuk tidak membentuk Angkatan Siber mandiri tetapi memperkuat Satsiber TNI melalui kolaborasi sipil-militer, bagaimana DPN menjamin integrasi komando yang efektif saat terjadi serangan siber masif (seperti ransomware PDNS/kebocoran data Kemenhan), mengingat regulasi dan koordinasi antar-lembaga (BSSN, Komdigi, TNI) saat ini dinilai masih terfragmentasi?

Integrasi Komando Siber (Tanpa Angkatan Siber Mandiri)

Analisa Situasional (Berbasis Data) :

• Data Vulnerability: Ditemukan 509 kerentanan kritis dan hardcoded credentials pada infrastruktur DPN. Ini membuktikan bahwa satuan yang ada saat ini (parsial) gagal melakukan pengamanan dasar.
• Data Berita: Pemerintah memilih optimalisasi Satsiber TNI dan kolaborasi sipil (BSSN/Komdigi).

A. Rekomendasi Kebijakan: Pembentukan "Kogabwilhan Siber" (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Siber)

• Meskipun tidak membentuk Angkatan ke-4, DPN perlu merekomendasikan pembentukan Komando Operasi Siber Gabungan yang bersifat ad-hoc namun permanen secara fungsi operasional. Unit ini menyatukan personil terbaik dari Satsiber TNI, BSSN, dan BIN di bawah satu komando taktis saat terjadi krisis.

B. Langkah Teknis & Taktis :

• Penerapan "Cyber Dome" Nasional: Membangun National Firewall terpusat untuk instansi pemerintah. Semua trafik data kementerian strategis (Kemenhan, Kemenlu, Setneg) harus melewati filter ini sebelum masuk ke jaringan publik.
• Standarisasi Keamanan Militer untuk Sipil: DPN mewajibkan instansi sipil pemilik data strategis (Dukcapil, PDNS) untuk mengadopsi standar keamanan militer (CIS Controls / NIST). Jika gagal audit, anggaran IT dibekukan.
• Kill-Switch Protocol: Memberikan wewenang kepada Panglima TNI/Kepala BSSN untuk melakukan pemutusan jaringan (cutoff) secara paksa terhadap instansi pemerintah yang terinfeksi ransomware agar tidak menyebar (lateral movement), seperti kasus PDNS.

5.3. Dalam rangka Revisi UU TNI yang memperluas penempatan prajurit aktif ke 15 kementerian/lembaga, mekanisme pengawasan (safeguard) apa yang harus ditetapkan DPN untuk memastikan kebijakan ini murni berbasis kompetensi (meritokrasi) dan tidak mengarah pada Dwifungsi Gaya Baru yang dapat mendistorsi jenjang karir ASN sipil serta profesionalisme prajurit ?

Analisa Situasional (Berbasis Data) :

• Data Sentimen: Isu ini memicu polarisasi (+0.10, Mixed). Ada kekhawatiran "TNI Masuk Politik" vs "Kebutuhan Kompetensi".
• Kebutuhan: Penempatan prajurit di 15 Kementerian (seperti BNPB, SAR, Bakamla) dibutuhkan untuk efisiensi komando.

A. Rekomendasi Kebijakan : "Meritokrasi Terukur & Batas Tegas"

DPN harus menyusun aturan turunan yang menegaskan bahwa penempatan TNI di jabatan sipil bukan "jatah", melainkan berbasis Sertifikasi Kompetensi Spesifik.

B. Langkah Teknis & Taktis :

• Matriks Kompetensi Wajib: Prajurit yang akan duduk di jabatan sipil (misal: BNPB) wajib memiliki sertifikasi keahlian terkait (misal: Manajemen Bencana/Sertifikasi SAR), bukan hanya berdasarkan pangkat militer.
• Mekanisme "Return to Barracks": Aturan tegas bahwa jika prajurit tersebut tidak lagi menjabat di 15 kementerian yang ditunjuk, mereka harus kembali ke satuan tempur atau pensiun dini, tidak boleh "parkir" di jabatan sipil lain yang tidak relevan.
• Dewan Pengawas Karier: Membentuk tim pengawas independen di bawah Presiden (via DPN) untuk memantau kinerja perwira di instansi sipil agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan politik praktis.

5.4. Bagaimana DPN merumuskan doktrin Pertahanan Nir-Militer yang mampu memobilisasi sumber daya pertahanan (TNI) secara masif untuk mendukung target Swasembada Pangan dan Air, sekaligus menghadapi ancaman megathrust, tanpa mengurangi kesiapsiagaan tempur (combat readiness) pasukan reguler ?

Analisa Situasional (Berbasis Data) :

• Data Sentimen: Dukungan publik tinggi (+0.75) untuk peran TNI dalam swasembada pangan dan bencana.
• Ancaman: Megathrust dan Krisis Pangan Global.

A. Rekomendasi Kebijakan: Doktrin "Dual-Use Force" (Kekuatan Ganda)

DPN merumuskan doktrin bahwa setiap Batalyon Teritorial (Koter) harus memiliki kemampuan ganda: Tempur (Combat) dan Konstruksi/Produksi (Engineering/Farming).

B. Langkah Teknis & Taktis :

• Modernisasi Zeni Tempur: Mengubah spesifikasi pengadaan alat berat Zeni TNI agar kompatibel untuk cetak sawah dan water drilling, namun tetap bisa dimobilisasi untuk operasi militer (misal: ekskavator yang air-droppable).
• Sistem Peringatan Dini Terintegrasi: Mengintegrasikan sensor BMKG langsung ke jaringan komando TNI (Kodam/Kodim) agar mobilisasi pasukan saat Megathrust bisa terjadi dalam hitungan menit (Golden Time), bukan jam.
• Lumbung Logistik Terdesentralisasi: Membangun cadangan pangan dan air strategis di setiap Kodam yang mampu menghidupi wilayah tersebut selama 14 hari tanpa pasokan pusat jika terjadi bencana total.

5.5. Di tengah rivalitas tajam AS-Tiongkok dan isu sengketa Laut Cina Selatan, bagaimana strategi Diversifikasi Alutsista (pembelian dari Barat, Timur, dan Turki) dapat dikelola DPN agar tidak menciptakan mimpi buruk logistik (interoperabilitas) sekaligus tetap mempertahankan posisi Bebas Aktif Indonesia dari tekanan pakta pertahanan asing?

Analisa Situasional (Berbasis Data) :

• Data Sentimen: Sangat positif (+0.85). Publik bangga dengan pembelian Rafale (Barat) dan Drone Turki/Rudal China (Timur).
• Risiko: "Logistical Nightmare" (Mimpi buruk logistik) karena perbedaan standar (NATO vs Non-NATO) dan risiko embargo data link.

A. Rekomendasi Kebijakan: "Modular Open Systems Approach" (MOSA)

DPN menetapkan kebijakan bahwa setiap pembelian Alutsista, dari negara manapun, wajib memiliki arsitektur Sistem Terbuka yang bisa diintegrasikan dengan Data Link Nasional Indonesia.

B. Langkah Teknis & Taktis:

• Pengembangan "National Data Link": Indonesia harus mengembangkan Link-ID (Data Link mandiri) yang mampu menjembatani komunikasi antara jet Rafale (Prancis), Sukhoi (Rusia), dan Fregat (Inggris/Turki). Jangan bergantung 100% pada Link-16 milik NATO.
• Klausul ToT MRO (Maintenance, Repair, Overhaul): Kontrak pembelian wajib menyertakan transfer teknologi untuk perawatan tingkat berat di dalam negeri (PT PAL/PT DI). Indonesia harus bisa memproduksi spare part consumable sendiri untuk menghindari lumpuhnya armada jika diembargo.
• Klasterisasi Gelar Kekuatan: Jika interoperabilitas sulit secara teknis, lakukan pemisahan geografis. Misal: Armada Barat (Rafale/NATO standard) ditempatkan di Natuna/Barat, sementara Armada Timur (Sukhoi/Non-NATO) di wilayah Timur, dengan protokol komunikasi khusus di pusat komando (Kogabwilhan).

VI. KEBOCORAN DATA : JEJAK DIGITAL DI PASAR GELAP (DARKWEB)

Berdasarkan data, Indonesia sedang menghadapi "banjir" kebocoran data yang diperdagangkan secara ilegal di forum Dark Web seperti BreachForums. Kasus yang mencolok meliputi:

• Kasus Kemenhan & "DigitalGhost": Seorang peretas dengan nama samaran 'DigitalGhost' mengklaim telah membocorkan basis data berisi 700.000 data pribadi pegawai dan peserta CPNS Kementerian Pertahanan. Data ini mencakup NIK, nama lengkap, dan lokasi ujian, yang diekspos melalui akun pemantau dark web @H4ckmanac. Meskipun Kemenhan mengklarifikasi bahwa ini berasal dari situs lama yang non-aktif, fakta bahwa data tersebut tersedia di pasar gelap menunjukkan bahwa "sampah digital" (situs lama) pun menjadi komoditas berharga bagi peretas.
• Dark web juga dipenuhi data dari peretas "RRR" yang membocorkan 337 juta data Dukcapil , data nasabah BSI yang dibocorkan oleh LockBit , hingga 6 juta data NPWP (termasuk milik Presiden) yang dijual seharga Rp150 juta oleh Bjorka.

Mengindikasikan Apa? (The Implication)

Banyaknya data strategis dan pribadi yang "berserakan" di dark web mengindikasikan tiga hal fundamental:

• Kegagalan Lifecycle Management Aset Digital: Kasus Kemenhan (situs lama dibobol) menunjukkan bahwa instansi pemerintah sering lalai mematikan atau mengamankan sistem lawas (legacy systems). Situs yang sudah tidak terpakai sering menjadi "pintu belakang" yang tidak terkunci bagi peretas untuk masuk ke jaringan atau mencuri data historis.
• Pergeseran Motif: Dari Vandalisme ke Industri (Ransomware-as-a-Service): Peretasan bukan lagi sekadar iseng, melainkan industri bisnis yang sangat menguntungkan. Data pribadi adalah "minyak baru" di dark web. Kelompok seperti LockBit dan penyebar ransomware PDNS 2 bekerja secara terorganisir untuk memeras negara dan korporasi demi keuntungan finansial masif.
• Kerentanan Asimetris (Asymmetrical Vulnerability): Ada kesenjangan besar antara investasi pertahanan siber Indonesia dengan kemampuan peretas. Anggaran BSSN hanya sekitar USD 127 juta, sangat jauh dibandingkan anggaran intelijen/siber negara adidaya atau sindikat global. Ini membuat pertahanan digital Indonesia terlihat rapuh dan mudah ditembus oleh aktor non-negara.

Kenapa Ini Sebenarnya Terjadi? (Root Causes)

Banyaknya data strategis dan pribadi yang "berserakan" di dark web mengindikasikan tiga hal fundamental:

• Sistem Keamanan "Bocel" (Fragmented Security): Belum ada integrasi komando pertahanan siber nasional yang kuat. BSSN, Komdigi, TNI, dan BIN masih bergerak sendiri-sendiri tanpa situational awareness yang terpadu secara real-time.
• Faktor Manusia & Kelalaian Prosedur: Banyak insiden terjadi karena kelalaian internal, seperti penggunaan kata sandi lemah, phishing, atau PC/server yang tidak di-patch keamanannya . Kesadaran cyber hygiene di kalangan aparatur masih rendah.
• Ketiadaan Otoritas Pengawas Independen: Meskipun UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) sudah berlaku dua tahun, Lembaga Pengawas Data Pribadi yang diamanatkan undang-undang belum juga terbentuk. Akibatnya, tidak ada sanksi tegas yang "menggigit" bagi instansi (pengendali data) yang lalai menjaga datanya.
• Ketergantungan Teknologi Asing: Banyak infrastruktur vital menggunakan teknologi luar tanpa kemampuan untuk memodifikasi atau mengaudit kode sumbernya secara penuh, menciptakan risiko "pintu belakang" (backdoor).

VII. KERENTANAN INFRASTRUKTUR (VULNERABILITIES)

Berikut adalah analisis mendalam mengenai data pemindaian (deep scanning) pada situs dpn.go.id dan subdomainnya (dev.dpn.go.id, cloud.dpn.go.id). Hasil pemindaian mengungkapkan total 2.240 kerentanan (vulnerabilities) yang dapat dimanfaatkan oleh aktor jahat untuk mengakses sistem secara tidak sah. Klasifikasi kerentanan tersebut meliputi:

BEDAH FORENSIK KERENTANAN (TECHNICAL BREAKDOWN)

Infrastruktur digital DPN saat ini berada dalam kondisi "Open Door" (Pintu Terbuka) bagi aktor ancaman. Pemindaian mendalam mendeteksi total 2.240 kerentanan, di mana 509 (22,7%) di antaranya berstatus KRITIS.

Analisis Kerentanan Kritis (Red Zone)

• A. Rahasia & Kredensial Cloud yang Terekspos. Temuan paling fatal menunjukkan adanya kredensial cloud yang ditulis langsung (hardcoded) di dalam file JavaScript publik. Ini memberikan akses programatik kepada penyerang untuk masuk ke infrastruktur cloud negara.

  AWS Secret Keys Terekspos:

  Ditemukan di: https://www.dpn.go.id/themes/stories/js/main.js dan https://cloud.dpn.go.id/dist/core-common.js Dampak: Penyerang dapat mengakses, menghapus, atau menyandera seluruh data yang tersimpan di AWS S3 bucket atau mengontrol instance EC2 terkait.

  Twilio Account SID:

  Ditemukan di halaman berita terkait laporan korps kenaikan pangkat TNI. Dampak: Penyalahgunaan saluran komunikasi (SMS/Suara) untuk kampanye phishing atau pembengkakan tagihan komunikasi.

• B. Eksekusi Kode Jarak Jauh (RCE). Penyerang dapat menjalankan kode berbahaya mereka sendiri di server DPN, yang secara efektif mengambil alih kendali penuh.

  Command Injection:

  Lokasi : https://cloud.dpn.go.id/dist/core-common.js dan core-main.js (Parameter: v)

  Bukti : Payload seperti ; ls -la berhasil mengembalikan output perintah server (misalnya uid=).

  Dampak : Kompromi server total. Penyerang dapat memasang pintu belakang (backdoor), ransomware, atau melompat ke jaringan pemerintah lainnya.

  Command Injection:

  Bukti : Payload seperti ; ls -la berhasil mengembalikan output perintah server (misalnya uid=).

• C. Kompromi Database

  (NoSQL Injection)

  Lokasi : Tersebar di https://cloud.dpn.go.id dan https://dev.dpn.go.id

  Mekanisme : Aplikasi gagal membersihkan input, memungkinkan kueri seperti {"$ne": null} (Tidak sama dengan Null) untuk memanipulasi database.

  Dampak : Akses data tanpa izin, atau bahkan melewati login admin dengan teknik seperti {"$or": [{"username": "admin"}]}.

  Command Injection:

  Bukti : Payload seperti ; ls -la berhasil mengembalikan output perintah server (misalnya uid=).

Narasi Strategis & Rekomendasi (2026+)

"Benteng digital Dewan Pertahanan Nasional (DPN) saat ini dalam kondisi terbuka lebar. Sementara organisasi berfokus pada strategi pertahanan tingkat tinggi, halaman belakang digitalnya sendiri disusupi oleh celah keamanan fundamental—mulai dari kunci cloud yang tertinggal di kode publik hingga password 'admin:admin'. Banyaknya kerentanan NoSQL Injection dan Command Injection menunjukkan bahwa lingkungan cloud.dpn.go.id dan dev adalah zona yang sangat rapuh, dan kemungkinan besar sudah menjadi 'taman bermain' bagi aktor ancaman (threat actors) tanpa terdeteksi."

Rencana Aksi Strategis:

• Tombol Darurat (Kill Switch) - Jam 0-24:
• Rotasi Kredensial: Segera cabut dan ganti semua kunci AWS dan kredensial Twilio yang terekspos.
• Takedown Subdomain: Putuskan koneksi internet publik ke cloud.dpn.go.id dan dev.dpn.go.id segera untuk isolasi sampai celah ditambal.
• Reset Password Global: Paksa penggantian password untuk semua akun dan matikan akun default.
• Contact US

VI. KESIMPULAN ANALISIS STRATEGIS

Ketahanan nasional Indonesia di era 2025-2026 sangat ditentukan oleh kemampuan negara menutup kesenjangan asimetris antara kekuatan pemukul militer (Hard Power) dan ketahanan infrastruktur digital (Cyber Power). Berikut adalah butir-butir kesimpulan strategis:

1. Paradoks Keamanan Asimetris

Terdapat divergensi tajam dalam postur pertahanan negara. Secara fisik, Indonesia semakin kuat melalui modernisasi Alutsista (Rafale/Fregat) dan ketegasan diplomasi. Namun, secara digital, negara berada dalam kondisi rapuh (Fragile State) akibat kelalaian elementer pada infrastruktur siber lembaga strategis (DPN/Kemenhan), menciptakan risiko delegitimasi capaian militer oleh serangan siber murah.

2. Dualitas Persepsi Publik: Dukungan Figur vs. Ketidakpercayaan Sistem

Sentimen publik menunjukkan pola unik: dukungan patriotik yang sangat tinggi (+0.85) terhadap figur kepemimpinan politik dan TNI, namun diimbangi dengan skeptisisme mendalam (-0.80) terhadap birokrasi pengelola data. Isu "DigitalGhost" dan kebocoran data telah menggerus kepercayaan publik terhadap kemampuan negara melindungi privasi warganya (Digital Trust Deficit).

3. Evaluasi Doktrin Sishankamrata di Ranah Siber

Keputusan strategis untuk tidak membentuk Angkatan Siber mandiri menuntut prasyarat mutlak: adanya kolaborasi sipil-militer yang tangguh. Temuan 509 kerentanan kritis membuktikan bahwa prasyarat ini belum terpenuhi. Tanpa kemampuan Cyber Deterrence by Denial pada infrastruktur sipil/pemerintah, integrasi pertahanan semesta di ranah digital hanyalah wacana yang rentan dieksploitasi.

4. Kedaulatan Ekonomi sebagai Medan Pertahanan Baru

Kasus kawasan industri (IMIP) menegaskan bahwa publik memandang kedaulatan ekonomi setara dengan kedaulatan teritorial. Keberadaan "zona eksklusif" yang minim pengawasan aparat negara memicu sentimen nasionalisme reaktif. Penegakan hukum fisik di objek vital nasional menjadi kunci meredam isu "Negara dalam Negara".

5. Transformasi Ancaman: Dari Invasi ke Infiltrasi Data

Ancaman terbesar bagi Indonesia saat ini bukanlah invasi militer terbuka, melainkan infiltrasi data strategis dan sabotase infrastruktur (Ransomware) yang melumpuhkan pengambilan keputusan. Temuan kunci akses cloud yang terekspos di publik adalah indikator bahaya nyata spionase asing.

6. Faktor Penentu Keberhasilan (Key Success Factors)

Untuk memulihkan postur pertahanan yang utuh, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) harus memprioritaskan:

• Sanitasi Teknis Segera: Penutupan celah keamanan kritis (Kill-Switch) pada aset digital negara dalam 7x24 jam.
• Integrasi Komando Siber: Pembentukan Satgas Gabungan (TNI-BSSN) untuk mengamankan Objek Vital Digital tanpa menunggu pembentukan angkatan baru.
• Transparansi Kedaulatan: Menunjukkan kehadiran fisik negara (Bea Cukai/Imigrasi/TNI) secara permanen di seluruh kawasan ekonomi strategis tertutup.

---